Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Abstract

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat merupakan salah satu tugas penting yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menciptakan ketertiban umum dan menjaga estetika kota. Namun, pelaksanaan penertiban ini tidaklah mudah, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti resistensi dari PKL, keterbatasan tempat relokasi, dan permasalahan sosial-ekonomi yang melingkupi kehidupan para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL serta faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penertiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat terkait, tokoh masyarakat, dan PKL di Kecamatan Stabat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan tugasnya dengan baik dalam penertiban PKL, meskipun terdapat beberapa kendala. Satpol PP bertanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan peraturan, tetapi juga dalam pembinaan dan penyuluhan kepada PKL agar mereka memahami aturan yang berlaku. Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat. Meskipun demikian, penertiban ini menghadapi tantangan berupa resistensi dari PKL, kurangnya tempat relokasi yang memadai, dan masalah kesadaran hukum di kalangan pedagang. Beberapa PKL merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan tempat yang baru karena faktor aksesibilitas dan strategisnya lokasi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung relokasi PKL menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban yang lebih efektif.Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Satpol PP melakukan pendekatan yang lebih persuasif, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, serta memperhatikan perencanaan dan penyediaan tempat relokasi yang lebih strategis dan layak bagi PKL. Selain itu, perlu ada peningkatan edukasi kepada masyarakat dan PKL mengenai pentingnya ketertiban dan peraturan yang ada, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan penertiban yang diterapkan. Controlling street vendors (PKL) in Stabat District, Langkat Regency is one of the important tasks carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to create public order and maintain city aesthetics. However, the implementation of this order is not easy, considering the various challenges faced, such as resistance from street vendors, limited relocation places, and socio-economic problems that surround the lives of street vendors. This study aims to analyze the performance of Satpol PP in controlling street vendors and the factors that influence the success or failure of the control. This research uses a descriptive approach with interview, observation, and documentation study methods. Data were collected through interviews with relevant officials, community leaders, and street vendors in Stabat Sub-district. The results of the analysis show that Satpol PP has performed its duties well in controlling street vendors, although there are some obstacles. Satpol PP is responsible not only for enforcing regulations, but also for providing guidance and counseling to street vendors so that they understand the applicable regulations. In addition, Satpol PP also plays a role in coordination with related agencies and the community. Nonetheless, the crackdown faced challenges in the form of resistance from street vendors, lack of adequate relocation sites, and legal awareness issues among traders. Some street vendors found it difficult to adapt to the new place due to accessibility factors.