Analisis Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Organisasi Masyarakat terhadap Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar (Studi Kasus di Kepolisian Medan Tuntungan)

Abstract

Kegiatan pungutan liar kendaraan truk pengangkut bahan pagan sudah sering terjadi di Kota Medan khususnya pada Pasar Simalingkar. Kegiatan pungutan liar ini bahkan sering dilakukan oleh organisasi masyarakat yang berbadan hukum di Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Kendaraan Mobil Jenis Truk di Simalingkar? dan 2) Bagaimana Upaya Penanggulangan Kepolisian Medan Tuntungan Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar?. Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deksriptif dan sumber data yaitu data primer berasal dari Polsek Medan Tuntungan serta data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) serta kemudian menganalisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, pengaturan hukum tindak pidana pungutan liar kendaraan mobil jenis truk di Simalingkar yaitu pelaku berstatus sebagai anggota organisasi masyarakat tertentu maupun warga negara biasa tidak ada sebenarnya kekhususan mengenai penjatuhan hukumannya yakni tetap menggunakan Pasal 368 KUHP. Kedua, pengaturan upaya penanggulangan kepolisian medan tuntungan terhadap tindak pidana pungutan liar bagi truk pengangkut bahan pangan di simalingkar yaikni terdapat 3 (tiga) upaya dalam mencegah dan menanggulangi pungutan liar atau pungli, yaitu: Upaya pre-emtif, Upaya preventif dan Upaya represif. Illegal levies on trucks carrying pagan materials often occur in Medan City, especially at Simalingkar Market. This illegal levy activity is often carried out by community organizations that are legal entities in the city of Medan. The formulation of the problem in this research is: 1) How is the legal regulation of illegal levies on cars and trucks in Simalingkar? and 2) How are the Medan Police's efforts to deal with criminal acts of illegal levies for trucks carrying food in Simalingkar?. The research method is empirical juridical law research with a descriptive approach and the data source is primary data from the Medan Tuntungan Police and secondary data. The data collection technique uses field research and library research and then analyzes it using a qualitative approach. Based on the results of the study, it was found that first, the legal arrangements for the criminal act of extortion for truck-type cars in Simalingkar, namely that the perpetrator has the status of a member of a certain community organization or an ordinary citizen, actually has no specificity regarding the sentence, namely continuing to use Article 368 of the Criminal Code. Second, the regulation of efforts to tackle the Medan Tuntung police against criminal acts of extortion for trucks transporting food in Simalingkar, namely there are 3 (three) efforts to prevent and deal with illegal levies or extortion, namely: Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts.