Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan)

Abstract

Dalam dunia usaha pasti tentunya memiliki beragam problematic yang dihadapi para pelaku usaha. Prinsip untung dan rugi sudah menjadi hal yang sangat biasa terjadi terhadap suatu perusahaan. Setiap perusahaan juga pastinya pernah berhutang, baik dengan mitra kerjanya sendiri ataupun ke lembaga perbankan. Namun tidak sedikit pula perusahaan yang tidak sanggup membayarkan utang utangnya sehingga perusahaan berada dalam kondisi insolvensi. UU No 39 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memungkinkan perusahaan untuk melakukan dua cara dalam mensiasati utang utangnya yakni dengan permohonan Pailit atau pun Permohonan PKPU. Pailit bertujuan untuk melikuidasi harta kekayaan debitur, sementara PKPU bertujuan dalam memberi kesempatan terhadap Debitur untuk merestrukturisasi utang utangnya terhadap Kerditurnya. Permasalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa PKPU kepengadilan niaga ? dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah dikabulkannya Permohonan PKPU ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan sifat penelitian deskriptif melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Niaga Medan. Bahan penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dan pendekatan terhadap kasus seperti putusan 03/Pdt.Sus-PKPU/Pn Niaga Medan dan data diproses secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam PKPU, Kreditur juga diberikan kesempatan memohonkan PKPU terhadap Debiturnya sebagai langkah untuk menghindari pernyataan Pailit dari debitur itu sendiri. Sehingga setelah dikabulkannya permohonan PKPU dari Kreditur maka Debitur berada dalam masa PKPU sehingga harta kekayaan debitur dibawah kendali hakim pengawas dan Pengurus sampai Debitur membuat proposal rencana perdamaian tentang tata cara pelunasaan utang utangnya terhadap krediturnya. Sehingga baik kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban kembali yang diikat secara penuh oleh pengadilan. In the business world, of course, there are various problems faced by business actors. The principle of profit and loss has become a very common thing that happens to a company. Every company also certainly owes money, either to its own partners or to banking institutions. However, not a few companies are unable to pay their debts so that the company is in a state of insolvency. Law No, 39 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU allows companies to take two ways to deal with their debts, namely by applying for bankruptcy or PKPU application. Bankruptcy aims to liquidate the debtot’s assets, while PKPU aims to provide opportunities for debtors to restructure their debts to their creditors. The problem in this study is how to resolve PKPU disputes in commercial courts? and what are the legal consequences arising after the PKPU application is granted? The research method used is normative research with the nature of descriotive research conducting direct interviews with judges at the Medan commercial Court. Research materials were collected through interviews, and approaches to cases such as the decision 03/pdt.Sus-PKPU/Pn Niaga Medan and data were processed qualitatively. From the results of the study it was found that in PKPU, creditors were also given the opportunity to apply for PKPU to their debtors as a step to avoid bankruptcy statements from the debtor himself. So that after the PKPU request is granted from the creditor, the debtor is in the PKPU period so that the debtor’s assests are under the control of the supervisory jugde and management until the debtor makes a peace plan proposal regarding the procedures for paying off his debts to his creditors. So that both creditors and debtors have rights and abligations back which are fully bound by the court.