Mekanisme Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang SMP Medan

Abstract

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu melalui bantuan tunai agar tetap mendapatkan layanan pendidikan. Meskipun jumlah penerima PIP jenjang SMP di Kota Medan cukup tinggi, namun angka putus sekolah masih menjadi tantangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi kebijakan PIP pada jenjang SMP di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data model Miles dan Huberman. Kerangka teori yang digunakan adalah model George C. Edwards III yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP telah berjalan sesuai desain kebijakan top-down yang terintegrasi secara digital. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh sosialisasi yang kurang merata, tingginya beban kerja operator, ketidaksinkronan data administratif (DTKS), serta kendala teknis antrean pada proses pencairan di bank penyalur. The Smart Indonesia Program (PIP) is a strategic government policy designed to assist students from underprivileged families through cash assistance to ensure continued access to education. Despite the high number of PIP recipients at the junior high school level in Medan, the dropout rate remains a significant challenge. This study aims to determine the implementation mechanism of the PIP policy for junior high schools in Medan and identify its inhibiting factors. The research was conducted at the Medan City Education Office using a qualitative approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation, with data analysis following the Miles and Huberman model. The theoretical framework utilized George C. Edwards III's model, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure indicators. The results indicate that PIP implementation has generally followed a digitally integrated top-down policy design. However, its effectiveness is still hindered by uneven socialization, high operator workload, administrative data synchronization issues (DTKS), and technical constraints regarding long queues during the disbursement process at participating banks.