Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Pelapor (Studi Polrestabes Medan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, transparansi, serta faktor penghambat penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai wujud transparansi penyidikan di Polrestabes Medan. Penyidikan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai SP2HP telah diatur secara rinci dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal karena faktor rendahnya kesadaran penyidik dan kendala administrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan internal dan optimalisasi sistem digitalisasi SP2HP. This study aims to analyze the legal regulations, transparency, and inhibiting factors of issuing the Notification of Investigation Progress (SP2HP) as a form of investigation transparency at the Medan City Police (Polrestabes Medan). Investigation is a crucial stage in the criminal justice system that requires accountability. The research method used is empirical juridical with a qualitative and quantitative descriptive approach. The results show that although regulations regarding SP2HP have been regulated in detail in the National Police Chief Regulation (Perkap) Number 6 of 2019, its implementation in the field is not yet fully optimal due to low investigator awareness and administrative constraints. This study recommends the need to strengthen internal supervision and optimize the SP2HP digitalization system.