Implementasi Kebijakan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan profesionalisme aparatur sipil negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan pemahaman aparatur terhadap jabatan fungsional, rendahnya kesiapan sumber daya manusia, ketidaksesuaian kompetensi dengan jabatan baru, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, masih terdapat resistensi dan kesulitan adaptasi dari pejabat yang mengalami penyetaraan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan sosialisasi kebijakan, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penyesuaian kompetensi melalui pengembangan kapasitas aparatur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di masa mendatang. This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 17 of 2021 concerning the equalization of administrative positions into functional positions at the Regional Secretariat of Asahan Regency. This policy is part of bureaucratic simplification efforts to improve the effectiveness and professionalism of civil servants. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants related to policy implementation. Data analysis was conducted based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, implementers’ disposition, inter-organizational communication, and social, economic, and political environment. The results indicate that the implementation of the job equalization policy at the Regional Secretariat of Asahan Regency has been carried out in accordance with applicable regulations, but has not yet been fully optimal. Several obstacles were identified, including limited understanding of functional positions, low readiness of human resources, mismatch between competencies and new positions, and weak coordination among related institutions. In addition, resistance and adaptation difficulties were also found among officials affected by the policy. Efforts to overcome these obstacles include strengthening policy socialization, conducting training and technical guidance, enhancing inter-agency coordination, and improving competencies through capacity development programs. This study is expected to serve as an evaluation material and provide recommendations for local governments to improve the quality of job equalization policy implementation in the future.