Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Merek Di Kepolisian (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Restorative justice atau keadilan restorative merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak terdampak tindak pidana dalam proses penyelesaiannya. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan tentang restorative justice di kepolisian daerah sumatera utara, bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian dan bagaimana penerapan restorative justice di polda sumatera utara dalam tindak pidana merek. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang restorative justice dalam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di Kepolisian dan mengkaji dan menganalisis penerapan restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Tindak Pidana Merek. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menerangkan pengaturan tentang restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat ragam peraturan seperti KUHAP lama, Undang-Undang Kepolisian, Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution, Perkapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru. Sedangkan mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian dilakukan dengan wajib adanya pengaduan dari korban serta dilakukan penyidikan oleh kepolisian guna menyelesaikan tindak pidana merek di kepolisian. Adapun penerapan restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kasus tindak pidana merek tidak terdapat satu kasus yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice dikarenakan terdapat faktor utamanya ialah faktor hukum, faktor masyarakat dan budayanya. Restorative justice is an approach in the criminal justice system that focuses on victim recovery, perpetrator rehabilitation, and community recovery that aims to create a more holistic solution by involving all parties affected by the crime in the settlement process. The formulation of the problem in this study is how the regulation of restorative justice in the North Sumatra Regional Police, how the mechanism for resolving brand crimes in the police, and how the application of restorative justice in the North Sumatra Regional Police in brand crimes. The purpose of this study is to review and analyze the regulation of Restorative Justice in the North Sumatra Regional Police, analyze and analyze the mechanism for resolving brand crimes in the Police, and analyze and analyze the application of Restorative Justice in the North Sumatra Regional Police in Brand Crimes. This type of research uses normative juridical research that is descriptive-analytical and qualitative analysis. The results of the study explain the regulation of restorative justice in the North Sumatra Regional Police, there are various regulations such as the old Criminal Code, the Police Law, the Decree of the Chief of Police No. Pol: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS concerning Handling Cases Through Alternative Dispute Resolution, Perkapolri No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code and Law No. 25 of 2025 concerning the New Criminal Code. Meanwhile, the mechanism for resolving trademark crimes in the police is carried out through mandatory complaints from victims and investigations by the police to resolve trademark crimes in the police. Regarding the application of restorative justice in trademark crime cases by the North Sumatra Regional Police, not a single case can be resolved using a restorative justice approach because there are key factors, namely legal, social, and cultural factors.