Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7327| Title: | Peranan Polri dalam Pemberantasan Premanisme di Wilayah Hukum Poltabes Medan Sekitarnya |
| Authors: | Sembiring, Asrul Robert |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Suhaidi Arif |
| Keywords: | peran polri;pemberantasan premanisme;wilayah hukum |
| Issue Date: | 5-May-2010 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Description: | Di seluruh dunia, kekerasan digunakan sebagai alat manipulasi dan juga merupakan daerah kepedulian hukum dan budaya yang mengambil upaya untuk menekan dan menghentikannya. Kata kekerasan mencakup spektrum yang luas. Hal ini dapat bervariasi dari antara pertengkaran fisik antara dua makhluk di mana sedikit cedera yang mungkin akibatnya akan menimbulkan perang dan genosida di mana jutaan mungkin mati sebagai hasilnya. Terjadi urbanisme penduduk dari desa ke kota Medan yang tidak dibarengi dengan keterampilan yang memadai mengakibatkan bertambahnya pengangguran, dimana hal ini sangat potensial untuk menumbuhkan terjadinya pencurian, perampokan dan penodongan dan kejahatan lainnya. Aksi kriminalitas yang begitu meningkat di tengah masyarakat kota Medan sedari Orde Baru hingga awal reformasi dan dilanjutkan dengan munculnya tindak premanisme yang mengakibatkan masyarakat berada pada posisi yang lemah. Karena alasan tersebut pihak kepolisian, khususnya Poltabes Medan Sekitarnya segera menyikapi dengan membentuk 1 (satu) unit Satuan Samapta yang memang dikhususkan untuk menangani tindak premanisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencegah berkembangnya aksi premanisme di Kota Medan khususnya maka diharapkan Polri mampu melakukan peningkatan berupa penangkapan maupun penahanan terhadap para preman yang melakukan tindak pidana seperti kekerasan, perkelahaian, pemerasan, pengeroyokan dan penodongan serta pungutan liar (pungutan liar). Melakukan penyidikan dan penyelidikan atas suatu kasus tindak pidana dalam waktu yang secepatnya dan sebaik mungkin. Masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar di dalam mengungkapkan suatu tindak pidana oleh karena itu para aparat penegak hukum perlu menjalin kerjasama yang baik serta harmonis dengan masyarakat. |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7327 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 081803008.pdf | Fulltext | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.