Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9200
Title: | Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo) |
Authors: | Sitepu, Albert Pehulinta |
metadata.dc.contributor.advisor: | Siregar, Taufik Harahap, Dessy Agustina |
Keywords: | badan permusyawaratan desa;village deliberation agency |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Etymologically the word village comes from Sanskrit, desa which means homeland, land of origin, or land of birth. From a geographical perspective, the village or village is defined as "a group of houses or shops in a country area, smaller than a town". The village is a legal community unit which has the authority to manage its own household based on the rights of origin and customs recognized in the National Government and resides in the District Region. Village according to H.A.W. Widjaja in his book entitled "Village Autonomy" states that "The village is as a unit of the legal community that has the original structure based on the privileged origin rights. The foundations of thinking in the Village Administration are diversity, participation, indigenous autonomy, democratization and community empowerment. The purpose of this study is as follows: To find out how the implementation of the function of village parliamentary consultative bodies in village regulations To know the legal basis of the administration of village administration Research Methods in this thesis use Normative Juridical research, while the approach used is a descriptive analysis approach. Along with the total reform began in 1998 in all areas now done is derived from the intention and commitment of the whole power of the people to continue to believe that the 1945 Constitution as a constitution. Besides it also required the ability of all state institutions, government agencies, and the people, to exercise the constitutional provisions appropriately and willingness of all parties to run it. The emergence of Law No. 22 of 1999, Law no. 20 of 1999 and Law no. 322004 concerning Regional Government (autonomy), Government Regulation no.72 of 2005 on Villages, |
Description: | Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa beganding dalam peraturan desa. Untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriktif analisis. Seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 di semua bidang yang sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Selain itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya. Munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi), Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9200 |
Appears in Collections: | SP - Law of State Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
138400062 - Albert Pehulinta - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
138400062 - Albert Pehulinta - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 564.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.