Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9320| Title: | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan di Danau Toba (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir) |
| Authors: | Sinurat, Herdayana |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Isnaini Marsela |
| Keywords: | perlindungan hukum;konsumen;jasa angkutan;legal protection;consumer;services transportation |
| Issue Date: | 30-May-2018 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Abstract: | Ferry transport services in Lake Toba must continue to be increased in supervision, in order to protect the rights of service users. Services are any services in the form of work or achievements provided for the community to be used by consumers. The purpose of study to look at the legal protection of consumers of ferry transportation service users in Lake Toba in accordance with Law No. 17 of 2008 concerning shipping and to know the rights and obligations of crossing transport services that do not meet SOP. The formulation of the problem in this thesis research are: 1) What is the legal protection of consumers of crossing transportation services in Lake Toba, 2) How are the rights and obligations of crossing transport services that do not meet the existing SOP. Method used is the Normative Juridical research method with the data analysis used is descriptive analysis. The results of this research are: 1). Legal protection for consumers of ferry crossing service users at Lake Toba can be seen based on Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation article 234, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 19; And Law No. 17 of 2008 concerning Shipping Article 40. In the law, it is explained that transporters / agents / companies / companies are responsible for losses suffered by passengers while in crossing transport. 2). Rights and obligations of business actors, if they do not meet the SOP (operational standard) that the perpetrator is obliged to provide compensation to the passengers. Minimum service standards are determined based on the type of service that is the Standard Operational Procedure (SOP) in crossing transport services in Lake Toba as explained in article 141 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation that: "Public Transport Companies must meet minimum service standards which includes ": a) security; b) safety; c) comfort; d). affordability; e) equality; f). and regularity. If a business actor is not fulfilled, the existing SOPs of the company have the right to give administrative sanctions in the form of reprimands, revocation of operational shipping permits and, not issued sailing letters. |
| Description: | Pelayanan jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba harus terus di tingkatkan pengawasannya, guna melindungi hak para pengguna jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba sesuai Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran dan untuk mengetahui hak dan kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu :1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyebrangan di Danau toba, 2) Bagaimana hak dan kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP yang ada. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu:1). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan di danau toba dapat dilihat berdasarkan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 234, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19; Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40. Dalam undang undang tersebut dijelaskan bawa pengangkut/ pelaku uasah/ perusahaan/ bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang selama berada dalam angkutan penyeberangan. 2).Hak dan keawajiban pelaku usaha, apabila tidak memenuhi SOP (standard operational operational) bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap yang dialami penumpang. Standar pelayanan minimal ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang Standard Operational Procedure (SOP) dalam jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba sebagaiman di jelaskan dalam pasal 141 Undang undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa: “Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi”: a).keamanan; b). keselamatan;c).kenyamanan; d). keterjangkauan; e).kesetaraan; f). dan keteraturan. Apabila pelaku usaha tidak melenuhi SOP yang ada, pemerintah berhak memberikan sanksi administratif berupa teguran, pencabutan izin operasional pelayaran serta, tidak di keluarkannya surat layak berlayar. |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9320 |
| Appears in Collections: | SP - Civil Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Herdayana Sinurat - fulltext.pdf | Fulltext | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.