Peranan Kepolisian di Dalam Penyidikan Kasus Pertanahan Eks HGU PTPN II Wilayah Sumatera Utara

Abstract

Persoalan hak-hak atas tanah yang sampai saat ini menduduki urutan pertama dalam kasus-kasus hukum di Indonesia. Hal itu terjadi disebabkan karena rumitnya permasalahan hukum yangmengitari persoalan-persoalan pertanahan. Berdasarkan hal inilah pihak penyidik Polri mendapat kesulitan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak direksi PTPN II adalah merupakan peristiwa pidana yang telah memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hl tesebut,maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : bagaimana pengaturan hukum tentang penyidik tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sumatera Utara, faktor apa yang menyebabkan keterbatasan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus pertanahan dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam internal kepolisisan untuk mengatasi posisi penyidik dalam menganani tindak pidana pertanahan. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, digunakan pendekatan doktrinal riset serta nondoktrina riset