Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1116
Title: Kedudukan dan Peranan Ahli Waris Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara (di tinjau dari perspektif hukum waris)
Authors: Girsang, Friska Nurmauli
Keywords: rumah bolon istana kerajaan purba;ahli waris;house of bolon royal primary palace;heir
Issue Date: May-2017
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: This thesis is motivated by the problem of the position and the role of the heirs of the ancient kingdom bolon palace house in Simalungun district, one of which is a bolon house in the ancient village of Simalungun district known as a tourist attraction, has now been upgraded to become a national cultural heritage. The change of bolon house status in the background by the presence of Indonesian republic law number 11 of 2010 regarding cultural preservation The problem of this research is the legal arrangement about the inheritance of traditional house as one of the cultural heritage of Indonesia, the position and the role of the heirs of the House of Bolon of the Ancient Kingdom as one of the Heritage in Simalungun Regency of North Sumatra, the constraints to the legal protection of the inheritance of Rumah Bolon Istana Royal Kingdom In Simalungun District of North Sumatra. This study uses normative legal research methods, research that examines the study of documents, namely using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and in the form of opinions of scholars. Primary data obtained from literature research, documents and journals that are the results of research and processing of others available in the form of books in libraries or private property and laws related to issues to be studied. The results of this study obtained the results of the discussion that: 1) that the legal arrangements on the inheritance of custom homes as one of the cultural heritage of Indonesia has been regulated in laws based on inheritance law, customary law and positive law of Indonesia. 2) based on Indonesian republican law number 11 of 2010 contained in the fourth book concerning ownership and power as stipulated in Article 15 paragraph 4 that the State Heritage owned by the State can not be transferred its ownership. 3) The constraints to legal protection of inheritance of traditional houses are the age factor of the heirs, and the lack of cooperation between the simalungun district government and local indigenous peoples in the development of the bolon house, resulting in the large number of people deliberately taking over the care of bolon homes for the benefit and benefit self.
Description: Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kedudukan dan peranan ahli waris rumah bolon istana kerajaan purba yang di kabupaten simalungun, salah satunya adalah rumah bolon yang ada di desa purba di kabupaten simalungun yang dikenal sebagai objek wisata, kini telah di naikkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Terjadinya perubahan status rumah bolon di latar belakangi oleh hadirnya undang-undang Negara republik indonesia no 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang warisan rumah adat sebagai salah satu cagar budaya Indonesia, kedudukan dan peranan ahli waris Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba sebagai salah satu Cagar Budaya di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, faktor kendala terhadap perlindungan hukum atas warisan Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Data primer diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen dan jurnal yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang tersedia dalam bentuk buku di perpustakaan atau milik pribadi serta undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini diperoleh hasil pembahasan bahwa: 1) pengaturan hukum tentang warisan rumah adat sebagai salah satu cagar budaya Indonesia telah diatur dalam undang-undang berdasarkan hukum waris, hukum waris adat dan hukum positif indonesia. 2) berdasarkan undang-undang Negara republik indonesia no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang terdapat pada buku ke IV mengenai pemilikan dan kekuasaan yang tertuang pada pasal 15 ayat 4 bahwa Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. 3) Faktor kendala terhadap perlindungan hukum atas warisan rumah adat ialah faktor umur yang dimiliki ahli waris, serta kurangnya kerjasama antara pemerintah kabupaten simalungun dan masyarakat adat setempat dalam pengembangan rumah bolon sehingga menimbulkan banyaknya orang yang dengan sengaja mengambil alih perawatan rumah bolon demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/1116
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138400102_file1.pdfCover438.47 kBAdobe PDFView/Open
138400102_file2.pdfAbstract179.12 kBAdobe PDFView/Open
138400102_file3.pdfIntroduction245.94 kBAdobe PDFView/Open
138400102_file4.pdfChapter I294.68 kBAdobe PDFView/Open
138400102_file5.pdfChapter II267.8 kBAdobe PDFView/Open
138400102_file6.pdfChapter III173.74 kBAdobe PDFView/Open
138400102_file 8.pdfReference165.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.