Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11614
Title: Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 186 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama Kota Medan
Authors: Nazli, Zulfan
metadata.dc.contributor.advisor: Kusmanto, Heri
Warjio
Keywords: implementasi;pembangunan zona integritas;implementation;integrity zone development
Issue Date: 4-Jun-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161801021
Abstract: Decree of the Minister of Religious Affairs (KMA) no. 186 Year 2017 on the Guidelines for the Implementation and Development of the Integrity Zone to the Corruption Free Territory (WBK) and the Bureaucracy of Clean and Serve Area (WBBM), the Ministry of Religious Affairs as the spearhead of the bureaucratic reform program in the Ministry of Religious Affairs, which is currently ASN in the Ministry of Religious City of Medan prosecuted working in accordance with Integrity resulting in performance allowances every 15 / month. This study aims to analyze the implementation and obstacles KMA No. 186 year 2017 in the Ministry of Religious City of Medan with a qualitative research approach. The results of the research using the George C.Edwards III Implementation model run quite well, if viewed from the disposition model that currently attitude and employee response in building Integrity change from previous year, from model bureaucracy structure jga run well, because mechanism and team work has been determined in accordance with the rules. But there are problems with communication models and budget resources. Not optimal socialization causing miscommunication between leaders and subordinates, and in the construction of ZI budget is stated 0%. However, ASN still works optimally and seeks to do the best by improving discipline and a better work culture. therefore the Ministry of Religious Affairs of Medan hopes the budget can be channeled and planned through the RAKL system.
Description: Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kementerian Agama sebagai tombak terlaksananya program reformasi birokrasi di Kementerian Agama, yang mana saat ini ASN di Kementerian Agama Kota Medan dituntut bekerja sesuai dengan Integritas sehingga menghasilkan tunjangan kinerja setiap tanggal 15/bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan KMA No 186 tahun 2017 di Kementerian Agama Kota Medan dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian dengan menggunakan model Implementasi George C.Edwards III berjalan cukup baik, jika ditinjau dari model disposisi yang saat ini sikap dan respon pegawai dalam membangun Integritas mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dari model struktur birokrasi jga berjalan dengan baik, karena mekanisme dan tim kerja telah ditentukan sesuai dengan peraturan. Namun terdapat permasalahan pada model komunikasi dan sumber daya anggaran. Tidak optimalnya sosialisasi sehingga menyebabkan miskomunikasi antar pimpinan dan bawahan, serta dalam pembangunan ZI anggaran dinyatakan 0%. Namun walaupun demikian ASN tetap bekerja secara maksimal dan berupaya melakukan yang terbaik dengan meningkatkan kedisiplinan dan budaya kerja yang lebih baik. maka dari itu Kemenag Kota Medan berharap anggaran dapat disalurkan dan direncanakan melalui sistem RAKL.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11614
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161801021 - Zulfan Nazli - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography599 kBAdobe PDFView/Open
161801021 - Zulfan Nazli - Chapter IV-V.pdf
  Restricted Access
Chapter IV292.56 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.