Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11658
Title: Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi
Authors: Silalahi, Jhonnikolas
metadata.dc.contributor.advisor: Sihombing, Marlon
Warijo
Keywords: good governance;public service;accountability;transparency;pelayanan publik;akuntabilitas;transparansi
Issue Date: May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161801074
Abstract: One of the public service issues that became the focus of this research was about the accountability and transparency of the bureaucracy in building permitting services in Dairi Regency. This service is one of the supports and supporters in the implementation of Regional Autonomy, in this case there is regional financial revenue from the building permitting sector. The problems that arise at this time is the difficulty of taking care of Building Permit in Dairi District make people who want to build a lot of buildings violate the existing rules. KepMenPAN No.26 / KEP / M.PAN / 2/2004 on Technical Guidelines for Transparency and Accountability in Public Service Implementation, serves as a guide for public service providers in implementing transparency and accountability as part of good governance principles.This study aims to accountability and transparency of public services in the management of Building Permit in Public Works Department and Spatial Planning of Dairi Regency and the factors that influence it. Samples were taken by means of sampling, which amounted to 30 people. Data analysis with descriptive statistical analysis by using table frequency or single table.The results of this study indicate that Accountability in Building Permit Services in Public Works and Spatial Planning Dairi Regency can be said to have been realized properly. This can be seen from the indicators that exist in accountability that all got a value that is in either category. Indicators of accountability for the performance of public services are considered good because employees in the Public Works and Spatial Planning Dairi able and understand their main duties and functions respectively. Transparency in Building Permit Services in Public Works and Spatial Planning of Dairi Regency has been well executed. This can be seen from any existing indicators such as management indicators and the provision of public services that are good enough. Although any existing policies have not been fully publicized to the public, however, the public can access them and seek such information to the head of kelurhan and desa respectively.
Description: Salah satu masalah pelayanan publik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan di Kabupaten Dairi. Pelayanan ini merupakan salah satu penopang dan pendukung dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dalam hal ini ada pemasukan keuangan daerah dari sektor perizinan mendirikan bangunan. Persoalan yang timbul saat ini adalah sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Dairi membuat masyarakat yang hendak mendirikan bangunan banyak melanggar aturan yang ada. KepMenPAN No.26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik, dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari prinsip good governance.Penelitian ini bertujuan untuk akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel diambil secara aksidential sampling, yang berjumlah 30 orang. Analisis data dengan analisis statistik deskriftif dengan menggunakan tabel frekwensiatau tabel tunggal.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi dapat dikatakan sudah terwujud dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada dalam akuntabilitas yang semuanya mendapat nilai yang berada pada kategori baik. Indikator akuntabilitas kinerja pelayanan publik dinilai sudah baik karena pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi mampu dan memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Transparansi dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi pun sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari setiapindikator yang ada antara lain indikator manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah cukup baik. Walaupun setiap kebijakan yang ada belum dipublikasikan secara maksimal kepada masyarakat, namum masyarakat dapat mengaksesnya dan mencari informasi tersebut kepada kepala kelurahan dan desa masing-masing.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11658
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161801074 - Jhonnikolas Silalahi - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy1.28 MBAdobe PDFView/Open
161801074 - Jhonnikolas Silalahi - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV1.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.