Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSurya, Eko-
dc.date.accessioned2017-07-13T04:27:58Z-
dc.date.available2017-07-13T04:27:58Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/123456789/135-
dc.description.abstractSeperti diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melalui prinsip otonomi serta desentralisasi diharapkan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat tercapai dalam kurun waktu yang lebih cepat. Otonomi dan desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk dapat mengelola daerah secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan penjelasan mengenai alokasi-alokasi anggaran yang diperoleh pemerintahan daerah, dengan demikian aspek pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pendekatan anggaran telah terwujud namun belum berarti kesejahteraan masyarakat di daerah dapat terwujud secara otomatis bilamana tidak adanya usaha-usaha yang bersinergi terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat tersebut. Salah satu dari berbagai macam hal-hal yang saling terkait terhadap pencapaian amanat dari Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat didaerah ialah dengan usaha mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah itu sendiri dalam berbagai aspek yang menyangkut dengan peran maupun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tidak terkecuali bagi pemerintahan kabupaten Deli Serdang. Pemerintahan kabupaten Deli Serdang dalam berbagai upaya membangun kabupaten Deli Serdang memerlukan berbagai langkah-langkah yang bersinergi satu dengan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Deli Serdang. Berbagai langkah-langkah tersebut yang terbagi kedalam dua aspek yakni langkah-langkah secara internal dan eksternal. Langkah secara internal ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah pembenahan internal organisasi pemerintahan Deli Serdang, pembenahan secara internal dapat berbentuk seperti pembinaan, pelatihan, rotasi struktur dan lain sebagainya. Sementara langkah-langkah secara eksternal dimaksudkan berupa langkah-langkah yang berdampak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat seperti revitalisasi sistem irigasi, kerjasama antar pemerintahan daerah dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembenahan internal melalui pembinaan menjadi fokus utama bagi pemerintahan daerah dalam mewujudkan kinerja aparatur yang optimal, melalui pembinaan diharapkan aparatur pemerintahan daerah dapat mengingat kembali atau juga dapat mengoptimalkan peran maupun fungsi mereka dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian penelitian ini akan melihat bagaimanakah pembinaan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi di bagian umum sekretariat kantor bupati Deli Serdang.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.titlePembinaan Aparatur Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Tugas Tugas Organisasi di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati Deli Serdangen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118510053_file1.pdfCover1.01 MBAdobe PDFView/Open
118510053_file3.pdfIntroduction1.11 MBAdobe PDFView/Open
118510053_file4.pdfChapter I669.41 kBAdobe PDFView/Open
118510053_file5.pdfChapter II677.52 kBAdobe PDFView/Open
118510053_file6.pdfChapter III662.15 kBAdobe PDFView/Open
118510053_file8.pdfEnclousure680.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.