Peranan Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Dalam Penempatan TKI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kantor BPJTKI Medan)

Abstract

Tenaga kerja Indonesia (TKI) sering di identikkan dengan konotasi negatif baik di dalam negeri mauptm di negara tujuan tempat TKI tersebut bekerja. Karena konotasi negatif itulah, para TKI di negara tujuan selalu mendapatkan perlakuan kasar seperti penganiayaan, penangkapan, perkosaan, deportasi, trafficking, kriminalisasi, hingga gaji yang tidak dibayarkan. Dan hal ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah walaupun para TKI tersebut mernpakan pahlawan devisa. Dalam hal pengiriman TKI ke luar negeri, pemerintal1 melalui Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) saat ini mulai memberlakukan prosedur standar yang sesuai dengan UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. Dengan diberlakukan Undang-Undang ini diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir pennasalahan-permasalahan yang selalu menimpa TKI di luar negeri. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah banyaknya para TKI yang bekerja di luar negeri tidak mengikuti prosedur atau biasa disebut dengan TKI ilegal. Sehingga jika terjadi masalah terhadap mereka, BNP2TKl/BP3TKI sebagai lembaga pemerintah nondepartemen agak kesulitan untuk memberikan perlindungan terhadap mereka (TKI ilegal) yang tertimpa masalah. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah diharapkan lebih pro aktif lagi dalarn memberikan perlindungan secara meluas kepada TKI yang bermasalah di luar negeri. Perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan hukuni tetapi juga perlindungan berupa asuransi yang diharapkan dapat berfungsi meringankan beban para TKI kita yang menjadi korban di luar negeri. Karena bagaimanapun juga, para TKI kita merupakan pahlawan devisa yang sangat berjasa kepada negara yang wajib dilindungi. Kepada calon TKI juga dihimbau jika ingin bekerja di luar negeri hendaklah mengikuti p rosedur yang berlaku sesuai dengan UU No.39 tahun 2004 agar jika terjadi masalah di kemudian hari dapat ditangani dan di lindungi oleh pemerintah. Indonesian workers (TKI) are often identified with negative connotations both domestically and in the destination country where the TKI works. Because of this negative connotation, migrant workers in destination countries always receive harsh treatment, such as torture, arrest, rape, deportation, trafficking, criminalization, and unpaid wages. And this does not get the government's attention even though the TKI are heroes of foreign exchange. In the case of sending TKI overseas, the government1 through the Service, Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BP3TKI) is now starting to implement standard procedures in accordance with Law No.39 of 2004 concerning the placement and protection of Indonesian migrant workers. With the enactment of this law, it is hoped that it can reduce or minimize the problems that always afflict Indonesian migrant workers abroad. The problem that occurs in the field is that many TKI who work abroad do not follow the procedure or are commonly referred to as illegal TKI. So that if there is a problem for them, BNP2TKl / BP3TKI as a non-departmental government agency will find it rather difficult to provide protection for those (illegal TKI) who are hit by the problem. In this regard, the government is expected to be more pro-active in providing widespread protection to TKI who have problems abroad. The protection provided is not only shelter protection but also protection in the form of insurance which is expected to function to ease the burden on our migrant workers who are victims abroad. Because after all, our TKI are heroes of foreign exchange who have greatly contributed to the country which must be protected. Prospective migrant workers are also advised that if they wish to work abroad they must follow the applicable procedures in accordance with Law No.39 of 2004 so that if problems occur in the future it can be handled and protected by the government.