Impleemntasi Penyediaan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Untuk Pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2008-2014

Abstract

PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai wujud desentralisasi dan otonomi daerah maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan yang mewajibkan pembagian pembiayaan (cost-sharing) dari daerah (APBD) dalam bentuk dana pendamping dan diikat dalam naskah perjanjian/kesepahaman untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan. Penyediaan cost-sharing tersebut berupa Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebagai bentuk komitmen terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Besaran sharing anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah tergantung Indeks Fiskal Kemiskinan Daerah (IFKD) yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan setiap tahun berjalan. DDUB bertujuan untuk membangun gerakan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyediaan DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2008 hingga 2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku yang terlibat dalam penyediaan DDUB dari unsur DPRD, Bappeda, Dinas Tarukim dan konsultan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pematangsiantar sebanyak 22 orang sebagai representasi pengambil kebijakan terkait, dengan mengambil seluruh populasi sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2008 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi, menunjukkan skor rata-rata dalam kondisi cukup atau sedang (70,2). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa satu indikator yaitu struktur birokrasi yang termasuk kategori kurang, ketiga indikator lainnya termasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2008 hingga 2014 termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan dasar kebijakan DDUB dapat diimplementasikan.