Kesiapan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan

Abstract

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia juga berimbas pada pelaksanaan otonomi dibidang pendidikan yang sebetulnya telah lama diamanatkan dalam UU No. 30 tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional yang telah diganti dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun bagaimana implikasi dari pelaksanaan otonomi bidang pendidikan tersebut di daerah selalu menjadi suatu polemik dan pertentangan berbagai pihak. Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak", Pemerintah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya.