Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14239
Title: | Penertiban Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pertanahan Kota Medan |
Authors: | Erlina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lubis, Elvi Zahara Siregar, Siregar |
Keywords: | sertifikat hak tanggungan;jaminan kredit;mortgage certificate;credit guarantee |
Issue Date: | 30-Jul-2003 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;998400024 |
Abstract: | Dalam pelaksanaan pemberian kredit maka dibutuhkan suatu dasar yang kuat sehingga pihak kreditur merasa aman ataS kredit yang diberikannya kepada pihak debitur. terutama dalam pengembalian kredit itu sendiri. Dari hal tersebut maka dibutuhkan pelaksanaan penerbitan hak tanggungan sebagai suatu jaminan kredit perbankan yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Menurut Pasal 131 KUH Perdata, segala harta kekayaan seorang debitor baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.Dengan berlakunya Pasal 131 KUH Perdata itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitor kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan debitur itu. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kekuatan pernerbitan sertifikat hak tanggungan sebagai jaminan kredit perbankan pada Kantor Pcnanahan Kota Medan 2. Bagaimana keabsahan penjualan obyek hak tanggungan oleh bank yang dilakukan di bawah tangan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In the implementation of the provision of credit, a strong basis is needed so that the creditor feels safe for the credit it gives to the debtor. especially in the credit return itself. From this, it is necessary to issue mortgage rights as a bank credit guarantee based on Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. According to Article 131 of the Civil Code, all assets of a debtor, whether in the form of movable objects or fixed objects, both existing and new ones, will become a guarantee for all debt engagements. With the enactment of Article 131 of the Civil Code. , then automatically or by law there is a guarantee by a debtor to each of his creditors for all the assets of the debtor. The problems posed in this study are: 1. How is the power of issuance of mortgage certificate as collateral for bank credit at the Office of the City of Medan 2. How is the validity of the sale of the object of mortgage by the bank which is carried out underhand. |
Description: | 15 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14239 |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
998400026 - Erlina.pdf | Fulltext | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.