PERANAN PPAT (PEJABAT PEMBUAT AJCfA TANAH) DAI.AM SUATU PERJANJJAN KR.EDIT HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH (Stvdl Kuu di Kantor Notarb Sri U1Wati, SB, CN, Deli Suda.ng)

Abstract

Pembahasan skripsi ini menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan PPAT sesuai fungsi dengan peranannya dalam pelaksnruian perjanjian kredit yang dalam ha! ini lebih dikhususkan kepada hak tanggungan aw tanah dengan mengadakan penelitian di Kantor Notaris Sri Uswati, SH, SpN, Deli Serdang. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan PPAT dalam suatu perjanjian kredit hak tanggungan etas tanah dan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dan upaya pemccahanny a dalam eksekusi Hak Tanggungan sebagai j aminan kredit. Untuk membahas permasalaban tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat kepustakaan dan pcnelitian lapangan pada Kantor Not.aris Sri Uswati, SH, SpN, Deli Serdang. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan PPA T dalam suatu perjanjian kredit hak tanggungnn atas tanah adaJab sebagai pejabat umum, yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindaban hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan Hak tanggungan. Oleh sebab itu make peranan PPA T sangat urgensi terjadinya suatu perjanjian kredit dengan jaminan ban tanggungan antara perbankan dengan nasabah karena perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh pemilik hak tanggungan harus dilakukan didepan PPAT. Hambatan-hambatan dalam Eksekusi Hak Tanggungan adalah mellputi hambatan yuridis, sehingga Eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan lancer. Upaya pemecahan hambatan yuridis dilakukan menurut ketentuan hukum yang ada, sedangkan untuk hambatan non yuridis upaya pemecahannya dengan melakukan koordinasi antara pihak-pihak terkait dan menambah aparat kenmanan serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum pada masyarakat. Kekuatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak tanggungan sebagai jaminan kredit perbankan adalab sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahk.an dari kegiatan pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur dimana perbuatan-perbuatan di aw dilakukan untuk menjaga keselamatan bank sebagai pihak kreditur. Pelaksanaan pendaftaran dan peralihan hak tanggungan tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Penanahan.