Laporan KKL Dampak Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Pajak Progresif Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada Kantor BPPRD UPT PPD Medan Utara)

Abstract

Dari hasil pengamatan penulis selama pelaksanaan kuliali Kerja Lapangan (KKL) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 1. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BP2RD. 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, seperti menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan / data untuk penyempurnaan dan peyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.