Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Nahkoda Atas Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba (Studi Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN.Blg)

Abstract

Transportation in domestic waters (river, lake and sea crossing) is carried out by using Indonesian flagged vessels. The operation of the transportation of rivers and lakes is arranged in an integrated intra and intermodal way which constitutes a united national transportation order. The transportation of rivers and lakes is carried out using fixed and regular routes which are complemented by irregular and irregular routes. The problem in this study is how the skipper is responsible for the sinking of the KM Sinar Bangun ship in decision No. 229 / Pid.Sus / 2018 / PN.Blg and how the judge's consideration in giving a sentence to the skipper as the perpetrator of the sinking of the KM Sinar Bangun ship in decision No. 229 / Pid.Sus / 2018 / PN.Blg. The research method used is the type of research used is juridical normative, namely the research method used to obtain secunder data. The nature of this research will be descriptive analysis. Data collection techniques used are library research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, law magazines, law journals as well as lecture materials and regulations on criminal acts. Field research (Field Research), namely by conducting spaciousness, in this case the author directly conducted a study at the Balige District Court by conducting interviews with judges and based on case examples as seen from Decision No. 229 / Pid.Sus / 2018 / PN.Blg regarding the crime of shipping. The captain's responsibility for the sinking of the KM Sinar Bangun ship on decision No. 229 / Pid.Sus / 2018 / PN.Blg, the perpetrator of Poltak Saritua Sagala, has violated Article 302 paragraph (3) of Law No. 17 of 2008 concerning shipping, the offender was punished with a criminal offense of 5 (five) years and a fine of 6 (six) months and a fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah). The judge's consideration in giving a sentence to the skipper as the perpetrator of the criminal act of sinking the KM Sinar Bangun ship in decision No. 229 / Pid.Sus / 2018 / PN.Blg, namely things that are burdensome, namely the perpetrator's act of neglecting his own safety and the safety of other people while on a voyage, mitigating things are that the defendant has never been sentenced, the defendant is the backbone of the family and the defendant be polite in court. Penyelenggaraan pengangkutan di perairan dalam negeri (pengangkutan sungai, danau dan penyeberangan laut) dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia. Penyelenggaraan pengangkutan sungai dan danau disusun secara terpadu intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan tatanan pengangkutan nasional. Pengangkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur yang dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban nakhoda atas tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun pada putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN.Blg dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada nakhoda sebagai pelaku tindak pidana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun pada putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN.Blg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, Sifat penelitian ini akan secara deskriptif analisis Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Balige dengan melakukan wawancara dengan hakim dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN.Blg tentang tindak pidana pelayaran. Pertanggungjawaban nakhoda atas tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun pada putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN.Blg pelaku Poltak Saritua Sagala telah melanggar Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pelaku dihukum dengan tindak pidana selama 5 (lima) tahun dan denda 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada nakhoda sebagai pelaku tindak pidana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun pada putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN.Blg yaitu hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku telah mengabaikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain dalam melakukan pelayaran, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan.