Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)

Abstract

Peran Pemerintah desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga ikut serta dalam pembangunan desa, termasuk juga partisipasi para perempuan desa. Pemberdayaan perempuan desa seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah desa, dikarenakan jika perempuan berdaya maka akan sangat membantu kemajuan keluarga dan juga kemajuan desa. Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan perempuan, selanjutnya untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami pemerintah desa dalam upaya pemberdayaa n perempuan desa. Untuk mengukur peran pemerintah desa, penulis menggunakan dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa antara lain: 1). kebijakan, strategi, dan komunikasi. Penulis menggunakan metode penelitian kaulitatif, sebagai instrumen penelitian yang akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hasilnya Bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi policy (kebijakan), strategy (strategi), dan communication (komunikasi). Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan desa yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, kemudian kurangnya minat, kurangnya kepedulian, ketertarikan dan rendahnya partisipasi para perempuan yang ada di desa dalam menjalankan usaha kecil menengah yang telah pemerintah berikan. The role of the village government in Law number 6 of 2014 concerning villages has opened up space for citizens' participation in village development, including the participation of village women. The empowerment of village women should be a special concern for the village government, because if women are empowered it will greatly help the progress of the family and also the progress of the village. The author aims to conduct research on the role of village government in empowering women, then to find out what obstacles are experienced by village governments in efforts to empower village women. To measure the role of the village government, the authors use the dimensions of the role according to Horoepoetri, Arimbi and Santosa, among others: 1). policy, strategy, and communication. The author uses a qualitative research method, as a research instrument that will facilitate adjustment to the actual reality. The result is that the role of the village government in empowering women in Lamamek Village, Simeulue Barat District, Simeulue Regency is optimal when measured from three indicators which include policy (policy), strategy (strategy), and communication (communication). Factors that hinder the village government in empowering village women are inadequate human resources, then lack of interest, lack of concern, interest and low participation of women in the village in running small and medium businesses that the government has provided.