Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)

Abstract

Peran Pemerintah desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga ikut serta dalam pembangunan desa, termasuk juga partisipasi para perempuan desa. Pemberdayaan perempuan desa seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah desa, dikarenakan jika perempuan berdaya maka akan sangat membantu kemajuan keluarga dan juga kemajuan desa. Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan perempuan, selanjutnya untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami pemerintah desa dalam upaya pemberdayaa n perempuan desa. Untuk mengukur peran pemerintah desa, penulis menggunakan dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa antara lain: 1). kebijakan, strategi, dan komunikasi. Penulis menggunakan metode penelitian kaulitatif, sebagai instrumen penelitian yang akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hasilnya Bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi policy (kebijakan), strategy (strategi), dan communication (komunikasi). Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan desa yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, kemudian kurangnya minat, kurangnya kepedulian, ketertarikan dan rendahnya partisipasi para perempuan yang ada di desa dalam menjalankan usaha kecil menengah yang telah pemerintah berikan. The role of the village government in Law number 6 of 2014 concerning villages has opened up space for citizens' participation in village development, including the participation of village women. The empowerment of village women should be a special concern for the village government, because if women are empowered it will greatly help the progress of the family and also the progress of the village. The author aims to conduct research on the role of village government in empowering women, then to find out what obstacles are experienced by village governments in efforts to empower village women. To measure the role of the village government, the authors use the dimensions of the role according to Horoepoetri, Arimbi and Santosa, among others: 1). policy, strategy, and communication. The author uses a qualitative research method, as a research instrument that will facilitate adjustment to the actual reality. The result is that the role of the village government in empowering women in Lamamek Village, Simeulue Barat District, Simeulue Regency is optimal when measured from three indicators which include policy (policy), strategy (strategy), and communication (communication). Factors that hinder the village government in empowering village women are inadequate human resources, then lack of interest, lack of concern, interest and low participation of women in the village in running small and medium businesses that the government has provided.

Japanese Abstrak : 2014年法律第6号「村落法」における村政府の役割は、村落開発への住民参加の機会を拡大し、村の女性たちの参加も含まれている。村の女性のエンパワーメントは、村政府にとって特別な関心事項であるべきである。なぜなら、女性が能力を高めることによって、家族の発展だけでなく村全体の発展にも大きく貢献するからである。本研究の目的は、女性のエンパワーメントにおける村政府の役割を分析するとともに、村政府が女性のエンパワーメントを推進する上で直面する阻害要因を明らかにすることである。村政府の役割を測定するために、著者はHoroepoetri、Arimbi、およびSantosaによる役割の理論を用い、①政策（policy）、②戦略（strategy）、③コミュニケーション（communication）の各側面を分析した。本研究では、実際の状況への適応を容易にする研究手段として、質的研究方法を採用した。研究結果によれば、シムルエ県シムルエ・バラット郡ラマメク村における女性のエンパワーメントに対する村政府の役割は、政策（policy）、戦略（strategy）、およびコミュニケーション（communication）の3つの指標から見ると、すでに最適に実施されていることが明らかとなった。一方で、村政府による女性のエンパワーメントを阻害する要因としては、人的資源が十分ではないこと、さらに女性たちの関心、配慮、興味、および政府が提供した中小企業活動への参加意識が低いことが挙げられる