Pertimbangan Hakim atas Tidak Adanya Barang Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Abstract

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah kesalahpahaman dan tujuan dari penganiayaan tersebut adalah untuk balas dendam. Pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, mempertimbangkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang sah, serta memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analiti syang mengarah pada penelitian hukum normatif. Persecution is an act done intentionally to cause pain or injury to the body of another person. The criminal acts of torture are regulated in Chapter XX of the Second Book of the Criminal Code in Articles 351 to 355. The factors causing the persecution are misunderstandings and the purpose of the persecution is to revenge. The judge's consideration of the absence of evidence in a criminal act of persecution in decision Number: 317 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn is to consider the absence of justification reasons and forgiving reasons, considering mitigating matters and incriminating matters, consider the facts of the trial and legal evidence, and pay attention to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. The research method used in this study is descriptive analysis which leads to normative legal research.