Eksistensi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional yang akan menjamin kelancaran penyelenggaraan Kepemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu pemantapan tugas pokok dan fungsi secara terencana dan terpadu menurut pola-pola tertentu terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di tingkat kecamatan maka dibentuklah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana eksistensi (keberadaan) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam menunjang program pemerintah daerah di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, (2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, (3) Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta bagaimana cara-cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada Kantor Camat Lubuk Pakam Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Lubuk Pakam. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan langkah-langkah editing, klasifikasi dan sajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban memegang peranan penting dalam membantu tugas pokok Camat dan Kepala Daerah (Bupati) dalam menegakkan dan menjalankan program pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tingkat Kecamatan. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan patroli rutin dari pagi, siang, hingga malam hari secara bergantian. Upaya-upaya yang dilakukan dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta cara mengatasinya dibagi dalam beberapa bidang, yaitu: bidang kelembagaan, bidang jaringan kerja, bidang penyuluhan, bidang kegiatan operasi, bidang penindakan, dan diakhiri dengan bidang antisipasi rutin.