Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1944
Title: Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertahanan Antara Pemko Medan dengan Masyarakat (Studikasusputusannomor :72/Pdt.G/2013/Pn.Mdn )
Authors: Simangunsong, Ceria Jeniari
Keywords: Unlawful Acts;Land Disputes
Issue Date: 24-May-2017
Abstract: Disputes are disagreements between two or more parties beginning with different perceptions of an interest or property that can have legal consequences for both. Land Dispute is a conflict between two or more parties that have different interests against one or more objects of land rights which may result in legal consequences for both. The problem in this thesis is how the obstacles in the settlement of land disputes between pemko terrain and the community, and how the efforts made to overcome the problem of land dispute resolution between pemko field with the community. The purpose of this study is to answer the issues discussed is to know the obstacles in the settlement of land disputes between pemko field and the community and to know the efforts made to overcome the problem of land dispute resolution between pemko field with the community. The method used in this research is: Library Research (Library Research) is by doing research on various sources of reading that is books, law magazines, opinions of scholars, laws and regulations as well as lecture materials. And Field Research (Field Research) is by doing spaciousness in this case the author directly conduct a study at the Medan District Court by taking Decision No. 72 / Pdt.G / 2013 / PN.Medan for analysis. Constraints in the settlement of land disputes between the Municipal Government of Medan and the Community are: Temperament, Education Level and Kedisplinan encountered in the settlement of land disputes due to the defendant who did not respond well, quickly and wisely at the request of the defendant who wanted to request back land which became object Dispute in this case. Efforts that can be done in the settlement of land dispute constraints between Medan City Government and the community are: Settlement of land dispute and conflict to implement court decision; Settlement of land disputes outside the court; Can be a legal act of land administration. There needs to be openness between the people and the city government for the use of community land in building facilities for the community, about the status of the land and the period of use if the land belongs to the community or the value of compensation received by the community.
Description: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan Sengketa Tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan antara pemko medan dan masyarakat, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyelesaian sengketa pertanahan antara pemko medan dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalah yang dibahas yaitu untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan antara pemko medan dan masyarakat dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyelesaian sengketa pertanahan antara pemko medan dengan masyarakat. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hokum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan – bahan kuliah. Dan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 72/Pdt.G/2013/PN.Medan untuk dianalisis. Kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan antara Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat adalah: Temperamen,Tingkat Pendidikan, dan Kedisplinan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan dikarenakan oleh pihak tergugat yang tidak merespon secara baik, cepat dan bijaksana atas permintaan tergugat yang ingin meminta kembali tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kendala sengketa pertanahan antara Pemerintah Kota Medan dan masyarakat yaitu :Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; Penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan; dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan. Perlu adanya keterbukaan antara masyarakat dan juga Pemerintah Kota untuk penggunaan lahan tanah masyarakat dalam membangun sarana bagi masyarakat, tentang status tanah dan jangka waktu penggunaan jika tanah tersebut adalah milik masyarakat atau adanya nilai ganti rugi yang diterima masyarakat.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/1944
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128400205_file1.pdfCover1.22 MBAdobe PDFView/Open
128400205_file2.pdfAbstract432.42 kBAdobe PDFView/Open
128400205_file3.pdfIntroduction1.01 MBAdobe PDFView/Open
128400205_file4.pdfChapter I1.96 MBAdobe PDFView/Open
128400205_file5.pdfChapter II4.46 MBAdobe PDFView/Open
128400205_file6.pdfChapter III992.84 kBAdobe PDFView/Open
128400205_file8.pdfReference7.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.