Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)

Abstract

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, secara formil atau materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbutan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum. Pada Bab XXII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 menjelaskan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.- (sembilan ratus rupiah). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur? Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama, obervasi, kedua wawancara dan ketiga dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Manduamas adalah dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif seperti melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan melaksanakan patroli rutin. Kemudian dengan tindakan represif seperti melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penyerahan berkas perkara. Untuk mengatasi kendala penegakan hukum perlu upaya yang dilakukan dalam pemegakan hukum tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat, mendayagunakan fasilitas yang ada dan meminimalisir dana, peningkatan profesionalitas dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan penambahan personil petugas kepolisian di Lapangan. Law enforcement is an effort made to make the law, formally or materially, as a guide to behavior in every action law both by the legal subjects concerned and by the apparatus law enforcer. In Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP) Article 362 explains that "Whoever takes something, which wholly or partly belongs to another person, with the intention to unlawfully owned, threatened with theft, criminal imprisonment for a maximum of 5 years or a fine of a maximum of 900.- (nine hundred rupiah). The problem in this research is how enforcement of criminal law against the crime of palm oil theft in East Saragih Village? What are the obstacles and efforts made in enforcement of criminal law against the crime of palm oil theft in East Saragih Village?. The type of research used in this research is empirical legal research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used are first, observation, second interviews and third documentation. Based on research results obtained by criminal law enforcement against the crime of coconut theft oil palm plantations in East Saragih Village carried out by the Manduamas Sector Police is with preventive and repressive measures. Preventive measures such as carry out legal education to the community, and carry out patrols routine. Then with repressive measures such as carrying out investigations, carry out investigations, arrest, detention, confiscation and handover case file. To overcome obstacles to law enforcement, efforts are needed carried out in law enforcement for the crime of coconut theft palm oil in Saragih Timur Village, namely collaborating with the community, utilize existing facilities and minimize funds, improvements professionalism and abilities possessed by law enforcement officers and additional police officers in the field.