Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Dalam Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Medan

Abstract

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan terbesar ke 3 di Indonesia dengan memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat. Efek pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan peningkatan jumlah pertumbuhan bangunan fisik dan lahan RTH semakin menurun. Berbicara mengenai Penataan RTH secara implementatif menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta faktor penghambat dalam Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam pentingnya penataan RTH bagi masyarakat di kota medan. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari teori peranan Soerjono Soekanto yang terdiri dari norma-norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penataan RTH di Kota Medan belum optimal dengan baik, yang disebabkan karena belum optimalnya ketersediaan penataan RTH Kota Medan, kurangnya dana anggaran pemerintah dalam mewujudkan pembebasan lahan RTH, SDM dalam pelaksanaan penataan RTH sangat terbatas, pelestariaan dan fasilitas, sarana dan prasarana penataan RTH belum optimal dengan baik, serta kurangnya dukungan masyarakat dalam mewujudkan penataan RTH di Kota Medan. The purpose of this study is to find out how the role of the Housing, Settlement Area, Creation and Spatial Planning Office on the arrangement of RTH and inhibiting factors in the arrangement of RTH in Medan City. Researchers use Soerjono Soekanto's theory. This research method uses qualitative descriptive. The result of this study is that the RTH arrangement in Medan City has not been optimally well, due to the lack of government budget funds in RTH land acquisition, human resources that have not been fulfilled properly, and lack of community support in realizing RTH arrangement in Medan City.