Pertanggung Jawaban Hukum Franchisor Terhadap Pembatalan Waralaba Secara Sepihak (Studi Penelitian di PT. Taraluan Maju Raya)

Abstract

Istilah waralaba muncul pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengecualikan waralaba dari pengaturan Undang-undang tersebut. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan konsep waralaba di seluruh Indonesia, maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri. Pemutusan sepihak oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Masalah yang difokuskan adalah Bagaimana hak & kewajiban para pihak dalam perjanjian franchise pada PT. Taraluan Maju Raya, Bagaimana pertanggungjawaban hukum franchisor terhadap pembatalan perjanjian franchise secara sepihak, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah The term franchise appears in Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which excludes franchising from the regulation of the Law. The General Elucidation of Government Regulation No. 42/2007 on Franchising states that in order to improve business development with the concept of franchising throughout Indonesia, it is necessary to encourage national entrepreneurs, especially small and medium entrepreneurs, to grow as national franchisors who are reliable and competitive in the country and abroad, especially in the context of marketing domestic products. Unilateral termination by one party can result in losses for the other party. The problem focused on is How the rights & obligations of the parties in the franchise agreement at PT Taraluan Maju Raya, How the legal liability of the franchisor against the unilateral cancellation of the franchise agreement, The approach method used in the preparation of this thesis is normative juridical research (normative legal research method). Normative juridical research method is library legal research conducted by examining library materials or secondary data only. By using the deductive method of thinking (a way of thinking in drawing conclusions drawn from something general in nature that has been proven to be true and the conclusion is aimed at something specific).