Analisis Implementasi Ppn Dan Pph 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPN dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian berupa laporan buku pembantu pajak periode 2019-2021. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data memakai analisis deskriptif dengan tahapan menyatukan data, melaksanakan analisis data dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan, impelemntasi perhitungan dan pelaporan PPN dan PPh 22 di Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 sudah sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021. Adapun untuk implementasi penyetoran PPN dan PPh 22, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014, karena keterlambatan menyetor pajak bendahara desa seharusnya bisa dikenakan sanksi sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17. This study aims to analyze the implementation of VAT and PPh 22 in the Management of Village Funds (Case Study at the Office of the Village Head of Jambur Pulau, Serdang Bedagai Regency) for the 2019-2021 period. In this study using a descriptive approach. The research sample is in the form of a tax subsidiary ledger report for the 2019-2021 period. The type of data used is qualitative and quantitative data. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using documentation techniques and interview techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis with the stages of collecting data, carrying out data analysis and concluding data. The results of the study show that the implementation of the calculation and reporting of VAT and PPh 22 at the Office of the Village Head of Jambur Pulau Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency for the 2019-2021 period is in accordance with Law no. 7 of 2021. As for the implementation of depositing VAT and PPh 22, it is not fully in accordance with Minister of Finance Regulation article 2 PMK 242/PMK.03/2014, due to delays in depositing the village treasurer's tax should be subject to sanctions in accordance with PMK of the Republic of Indonesia Number 64/PMK .05/2013 article 17.