Analisis Prosedur Penyidikan tindak Pidana Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 Medan

Abstract

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya sepanjang belum dilimpahkan ke pengadilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tindak pidana umum, wewenang penyidikan diberikan kepada polisi atau kejaksaan. Tetapi, khusus pada tindak pidana dibidang perpajakan wewenang penyidikan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Investigation of criminal acts in the field of taxation is a series actions taken by investigators to search for and collect evidence, which, with this evidence, makes clear criminal acts in the field of taxation occurred, as well as finding the suspect as long as he has not been transferred to court. In accordance with the provisions of article 6 of the Procedural Law Law Criminal Code (KUHAP) for general crimes, investigative authority is given to the police or prosecutor. However, specifically for criminal acts in the field tax investigation authority is given to the Directorate General of Taxes.