Pengendalian Intern Barang Milik Negara (Aktiva Tetap Berwujud) pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara Medan

Abstract

Kesimpulan Berdasarkan analisis dan evaluasi pada Bab IV tentang pengendalian intern atas Barang Milik Negara (Aktiva Tetap) pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara, maka pada bab ini diberikan kesimpulan atas penelitian ini, sebagai berikut : 1. Pengendalian Intern atas Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP telah dilakukan dengan baik .. 2. Pencatatan atas aktiva tetap yang dimulai pada saat perencanaan kebutuhan, pengadaan hingga pemeliharaan dan administrasi atas seluruh aktiva yang dimiliki telah dilakukan dengan baik. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara dalam mencatat akuntansi untuk pembelian aktiva tetap telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 3. Unsur-unsur pengendalian intern atas aktiva tetap pada Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara sudah terpenuhi yang tercermin dari: a. Adanya pemisahan tanggungjawab dan fungsi. b. Penggunaan dan penghapusan atas suatu aktiva tetep dilakukan dengan otorisasi dari penanggungjawab yang berwenang. c. Telah dilakukan tertib administrasi atas aktiva yang dimiliki berupa pemberian kode barang dan kode lokasi dan telah tersedianya suatu sistem yang mendukung pelaksanaan tertib administrasi atas aktiva tetap yang dimiliki yaitu Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. Namun meskipun pengendalian intern atas Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara telah dilakukan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan yaitu belum tersosialisasinya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara kepada seluruh pegawai. Hal ini tercermin dalam pengoperasian Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Sehingga apabila di kemudian hari pegawai yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya yang disebabkan oleh mutasi unit kerja, maka akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan proses akuntansi atas Barang Milik Negara. Conclusion Based on the analysis and evaluation in Chapter IV regarding internal control over State Property (Fixed Assets) at the Financial Supervisory Agency Representative and Development of North Sumatra Province, then this chapter provides a conclusion regarding this research, as follows: 1. Internal Control over State Property at BPKP Representatives has been carried out well done.. 2. Recording of fixed assets starting at the time of needs planning, procurement to maintenance and administration of all assets has been done well. Representative of BPKP North Sumatra Province In recording accounting for purchases of fixed assets, reference has been made to Government Accounting Standards contained in Government Regulations Number 24 of 2005. 3. Elements of internal control over fixed assets at the BPKP Representative North Sumatra Province has been fulfilled as reflected in: a. There is a separation of responsibilities and functions. b. The use and disposal of a fixed asset is carried out by authorization from the authorized person in charge. c. Orderly administration of assets owned has been carried out in the form of: provision of item codes and location codes and the availability of a system which supports the implementation of orderly administration of fixed assets owned, namely the State Property Accounting System. However, even though internal control over State Property at the North Sumatra Province BPKP Representative has been carried out well, there are still several things that still need to be considered, namely the Accounting System has not yet been socialized. State Property to all employees. This is reflected in the operation of the State Property Accounting System is carried out by people only certain. So that if in the future the employee concerned does not can carry out their duties caused by work unit mutations, it will occur inequality in the implementation of the accounting process for State Property.