Pemeriksaan Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Kotamadya Binjai

Abstract

Pelaksanaan -pembangunan nasional memerlukan dana dari masyarakat, salah satunya adalah dari penerimaan pajak. Oleh karena itu peranan serta masyarakat khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sangat penting. Untuk itu perlu dibina kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak, karena sesuai fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaksanakan pengawasan, rnenurul Pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakbir diubab dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendukung -pelaksanaan pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/.K1\1K.04/l 994 sebagaimana diubah teraldlir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk meuguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan keputusan hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Implementation of national development requires funds from the community, one of which is from tax revenues. Therefore, the role of the community, especially taxpayers, in fulfilling tax obligations is very important. For this reason, it is necessary to foster good cooperation between taxpayers and officials of the Directorate General of Taxes, because according to their function they are obliged to provide guidance and supervision over the implementation of taxpayers' tax obligations in accordance with the provisions applicable taxation. Implementing supervision, according to Article 29 of Law no. 6 of 1983 as finally amended by Law Number 16 of 2000 concerning General Provisions and Tax Procedures, the Director General of Taxes has the authority to carry out tax audits. To support the implementation of these audits, Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 625/.K1\1K.04/l 994 has been issued as amended by Decree of the Minister of Finance Number 545/KMK.04/2000 concerning Procedures for Tax Audits. In the Decree of the Minister of Finance, it is stated that the purpose of the inspection is to test compliance with tax obligations in order to provide legal decisions, justice and guidance to taxpayers and other purposes in order to implement the provisions of tax laws and regulations.