Penerapan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2003 dalam Pemeriksaan PPH Pasal 21 pada Kantor Pelayaan Pajak Binjai

Abstract

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2003 Dalam Pemeriksaan PPh Pasal 21 Pada kantor Pelayanan Pajak Binjai, sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari : 1. Kantor Pelayanan Pajak Binjai dalam melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan konsep taxability deductibility atau objek pajak, dimana dari keseluruhan konsep dan perhitungan perpajakan yang ada dalam undang-undang perpajakan, PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang penuh dengan kerumitan. Dengan adanya konsep tersebut, maka segala kerumitan dan kesalahan yang dihadapi dapat diatasi. 2. Kriteria pemeriksaan PPh Pasal 21 yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai sudah baik, dimana sesuai dengan Surat Edaran No. SE--Ol/PJ.7/2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak. 3. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak PPh pasal 21, sangat memuaskan, dimana Wajib Pajak telah mengikuti PP No. 47 tahun 2003 dalam penghitungan PPh Pasal 21. Penetapan pajak terhutang sangat banyak membantu bagi karyawan yang berpenghasilan bruto Rp. l.000.000,-,- sampai Rp. 2.000.000,- sebulan. Dengan demikian besar pajak yang disetorkan sesuai dengan perhitungan Kantor Pelayanan Pajak Binjai. 4. Namun di sisi lain masih terdapat kekurangan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang mengakibatkan terlambatnya melakukan pemeriksaan. Adapun kekurangan tersebut disebabkan karena : l) Perangkat komputer yang dimiliki masih kurang. 2) Pegawai pemeriksaan pajak jurnlahnya masih sedikit. 3) Jangka waktu pemeriksaan yang ditetapkan relatif singkat. 4) Peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah. Conclusion Based on the results of analysis and evaluation of the Implementation of Regulations Government No. 47 of 2003 in the Audit of Income Tax Article 21 at the office Binjai Tax Services have been implemented well. This is proven from: 1. Binjai Tax Service Office in conducting audits of The calculation of PPh Article 21 uses the concept of deductibility or object taxability tax, which includes all existing tax concepts and calculations In tax law, PPh Article 21 is one type of tax which is full of complexity. With this concept, everything the complexities and errors encountered can be overcome. 2. Article 21 Income Tax audit criteria applied at the Tax Service Office Binjai is good, which is in accordance with Circular No. SE--Ol/PJ.7/2003 regarding Tax Audit Policy. 3. Based on the Audit Report conducted by the Tax Service Office towards Taxpayers of Income Tax Article 21, very satisfactory, where Taxpayers have following PP no. 47 of 2003 in calculating Income Tax Article 21. Determination Tax owed is very helpful for earning employees gross Rp. l,000,000,-,- to Rp. 2,000,000,- a month. Thus big the tax paid is in accordance with the calculations of the Binjai Tax Service Office. 4. However, on the other hand, there are still shortcomings at the Binjai Tax Service Office, which results in delays in carrying out inspections. As for shortcomings This is due to: l) The computer equipment owned is still lacking. 2) The number of tax inspection employees is still small. 3) The specified inspection period is relatively short. 4) Tax regulations are always changing.