Analisis Penghitungan Laba Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang Pajak Penghasilan pada PT. Sempurna Jaya Laju Medan

Abstract

Kesimpulan 1. Sesuai dengan Laporan Auditor Jndependen dalam Laporan Keuangan PT Sempuma Jaya Laju yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. B. Sitepu menunjukkan bahwa penyajian laporan Keuangan peusahaan (neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan equitas, Japoran arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 2. Perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan dan beban perusahaan yang menggunakan basis akrual telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. 3. Dalam menghitung penghasilan kena pajak. perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas penghasilan dan biaya, namun masih terdapat biaya-biaya yang perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. 4. Pada dasamya perhitungan penyusulan dan pengelompokan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan namun masih ada beberapa aktiva yang perlu dilakukan koreksi atas perhitungan penyusunan dan pengelompokan aktivanya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 Undang- Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Keptusan Menteri Keuangan Nomor KEP-l 38/KMK.03/2002 Tanggal 08 April 2002 Tentang Pernbahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang .lenis-Jenis Harta Yang Termasuk Oalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. 5. Dalam hiaya rupa-rupa pabrik, biaya rupa-rupa kantor, dan biaya ik\an temyata biaya tersebut adalah pengeluaran atas entertainment, jamuan dan sejenisnya dan Wajib Pajak belum membuat daftar nominatif atas biaya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. : SE-27/PJ.2211986 Tanggal 14 Juni 1986 Tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya. 6. Perusahaan masih membebankan biaya-biaya yang sebenamya tidak diperkenankan mengurang1 penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan dalam Pac;al 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, seperti biaya telepon pribadi direktur, rnajalah dan koran, listrik atas mess karyawan dan rumah karyawan, penyusutan atas mess karyawan dan rumah karyawan. Conclusion 1. In accordance with the Independent Auditor's Report in the PT Financial Report Sempuma Jaya Laju which was audited by the Public Accounting Firm Drs. B. Sitepu shows that the presentation of the company's financial reports (balance sheet, report profit and loss, statement of changes in equity, cash flow report, and notes to the report financial) is in accordance with the principles in Accounting Standards Finance (SAK), 2. Accounting treatment of company income and expense transactions using the accrual basis is in accordance with tax provisions. 3. In calculating taxable income. The company has made corrections positive fiscal and negative fiscal corrections on income and expenses, but still There are costs that need to be fiscally corrected in accordance with the provisions taxation. 4. Basically, the calculation of the composition and grouping of assets owned by the company is in accordance with tax provisions, however there are still several assets that need to be corrected for the calculation of the arrangement and grouping of assets in accordance with the provisions in article 11 of Law no. 17 of 2000 concerning Income Tax. Decree of the Minister of Finance Number KEP-l 38/KMK.03/2002 dated 08 April 2002 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Finance Number 520/KMK.04/2000 About .lenis-Types of Assets Included in the Tangible Assets Group Not a Building for Depreciation Purposes. 5. In the face of various factory costs, various office costs, and actual advertising costs These costs are expenses for entertainment, banquets and the like and The Taxpayer has not made a nominative list of these costs in accordance with provisions in the Circular Letter of the Director General of Taxes No. : SE-27/PJ.2211986 14th June 1986 Regarding Entertainment Fees and the Like. 6. The company still charges costs that are not actually there permitted to deduct 1 from gross income in accordance with the provisions in Pac;al 9 paragraph 1 Law Number 17 of 2000 concerning Taxes Income, such as the director's personal telephone costs, magazines and newspapers, overhead electricity employee mess and employee homes, depreciation of employee mess and homes employee.