Penerapan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Pengolahan Data Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan

Abstract

Era globalisasi yang terjadi pada dunia kerja saat ini telah menyebabkan persaingan pemasaran antar perusahaan yang tajam. Oleh karena itu para eksekutif perusahaan dituntut untuk dapat menemukan jalan yang terbaik bagi perusahaannya untuk memenangkan persaingan. Dengan kata lain setiap perusahaan baik lembaga swasta dan lembaga pemerintah berusaha untuk memiliki keungulan kompetitifnya (advantage compentitive). Salah satu cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui keberadaan sistem informasi. Suatu perkembangan yang mencolok selama beberapa dasawarsa terakhir abad 20 ini ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia sebagai akibat dari semakin berkembangnya cara berfikir dan kebutuhan manusia akan informasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka tersedianya suatu infonnasi yang relevan dan didukung oleh data yang akurat telah menjadi suatu hal yang sangat diperlukan. Sistem informasi memungkinkan setiap perusahaan untuk dapat menerapkan cara yang paling efek.'1if dan efisien yang pada akhimya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini lembaga pemerintah juga tidak mau kalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan yang merupakan kantor pemerintahan yang berfungsi melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan. Berdasarkan basil analisis dan evaluasi pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan telah menerapkan sistem informasi perpajakan terhadap pengolahan data wajib pajak dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikembangkan dan diterapkannya suatu sistem administrasi terpadu (Integrated Administration System) yang berbasis komputer yang lebih dikenal dengan nama Sistem lnfonnasi Perpajakan (SIP) yang merupakan kebijakan strategis administrasi perpajakan guna memberikan pelayanan dan pengawasan yang prima kepada wajib pajak dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak The era of globalization that is occurring in the world of work today has caused sharp marketing competition between companies. Therefore para Company executives are required to be able to find the best path for company to win the competition. In other words every companies both private institutions and government institutions are trying to has a competitive advantage. One of the ways To increase competitive advantage is to utilize information technology through the existence of information systems. A development striking during the last decades of the 20th century was characterized by The increasing importance of information and data processing in many aspects human life as a result of increasingly developing ways of thinking and human need for information. In connection with this, the availability of information relevant and supported by accurate data has become a very important thing required. Information systems enable every company to be able to apply the most effective and efficient method which will ultimately result improve overall company performance. In this case the institution The government also does not want to lose in providing services to community, such as the Medan Belawan Tax Service Office is a government office that functions to carry out various activities related to taxation. Based on the results of the analysis and evaluation in the previous chapter, conclusions can be drawn conclusion that the Medan Belawan Tax Service Office has implemented it tax information system for processing taxpayer data effectively and efficient. This can be proven by having developed and implementation of an integrated administration system (Integrated Administration System) which is computer-based, better known as the System Tax Information (SIP) which is an administrative strategic policy taxation in order to provide excellent service and supervision to taxpayers in order to support the duties and functions of the Directorate General of Taxes