Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Non Litigasi dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir)

Abstract

Persaingan dalam dunia usaha merupakan elemen yang cukup penting dan substansial, untuk mendongkrak perekonomian suatu negara namun hal tersebut juga merupakan santapan empuk bagi para oligarki untuk merauk keuntungan pribadi dengan Monopoli pasar dan bidang perekonomian, tentulah hal ini menjadi sangat berbahaya dan merugikan para pedagang kecil, dimana keterbatasan pasar dan modal yang menjadi kelemahan alami, atas dasar hal tersebut negara pun sadar dan membentuk regulasi terkait monopoli dan persaingan uasaha tidak sehat melalui regulasi tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 usaha kecil dinyatakan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta di pertegas oleh keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 dan usaha Modern pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dibentuknya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis, dengan berdirinya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sejalan dengan turunnya angka monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya di kota medan dari jangka waktu tahun 2020- tahun 2023 Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, bahwa objek pengawasan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan memberikan sanksi baik secara adminitratif dan sesuai dengan perundang-undangan Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern.