Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Klas 1A Medan (Studi Kasus Putusan No.39/G/2011/Pid Mdn)

Abstract

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah perihal keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial dalam kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Hubungan Industrial Medan. Pe1masalahan yang diajukan adalah bagaimana cara penye!esaian perseli sihan hubungan industrial melaiui Pengadilan Hubungan 1ndustri ai di Pengadilm1 Negeri Kelas J A Medan dan bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan khususnya pada Pengadilan Hnbungan Industrial Medan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah cam penyelesaian perseli sihan lembaga industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan adalah dengan adanya gugatan pekerj a/serikat pekerja. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN yang daerah hukumnya meiiputi tempat pekerja/buruh beketja. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah cara penyelesaian di luar pengadi!an (out of court) seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak menyelesaikan perselisihan industrial. Hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah perkara yang didominasi oleh perkara pemutusan hubungan ketja secara sepihak. Keadaan ini di sebabkan sulitnya peke1ja sebagai pihak yang berpekara mengajukan pernbuktian apabila mengajukan sengketa ke Pengadilan Industrial di luar sengketa pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menyarankan kepada instansi pengadilan hendaknya dapat menghilangkan pelaksanaan kutipan biaya untuk beracara di luar yang ditetapkan oleh Undang-undang khususnya dalam Pengadilan Khusus Peradilan Hubungan Industrial. Kepada para hakim yang memutus perkara perselisihan hubungan industrial hendaknya dapat melakukan tugasnya secara lebih manusiawi dengan mengedepankan semangat keadilan.