Fungsi dan Peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan pada Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001

Abstract

Pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar peranan yang diberikan oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan otonomi daerah. Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah adalah sebagai pembantu gubernur dalam menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut adalah: Kurang anggaran dalam perwujudan tugas Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kurangnya penatausahaa dan koordinasi antara instansi dalam pelaksanaan tugas Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.