Peranan Bea Cukai dalam Pemberantasan Penyelundupan Pakaian Bekas (Ballpress) (Studi Kasus Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis)

Abstract

Pelarangan impor pakaian bekas menjadikan pelaku bisnis pakaian bekas hams melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam rangka rnernasukkan pakaian bekas untuk kepentingan bisni snya dengan jalan di selundupkan, yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean. Pennasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan, bagaimana hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, dan bagaimana upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Metode penehtian yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, rnajalah hukum, jumal-jumal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturnn tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kclapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk rnelakukan wawancara dan mengarnbil beberapa data terkait penyelundupan pakaian bekas. Pengaturan Hukurn tentang tindak pidana penyelundupan diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 5 I /MOag/ Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang cukai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan adalah Pelaku tindak pidana penyeludupan pakaian bekas melakukan upaya perlawanan di tingkat praperadilan dengan menggunakan jasa penasehat hukum untuk memanfatkan kelernahan regulasi. Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap upaya penegakkan hukum pemberatasan penyeludupan pakaian bekas; dari sisi kesadaran hukum masyarakat mengetahui bahwa tindakan penyeludupan pakaian bekas adalah perbuatan rn elawan hukum. Upaya pcnanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mernberantas tindak p1 dana penyelundupan pakain bekas adalah peningkatan kualitas sarana dan pnu1rnna operasi serta informasi kepabeanan dan meningkatkan ketjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. The ban on imports of second-hand clothing makes businesses in the second-hand clothing business must carry out unlawful acts in order to enter Used clothes for business purposes by smuggling them, that is clearly violates Law no. 17 of 2006 concerning Customs. The problem in writing this thesis is how to organize it smuggling criminal law, what are the Directorate's obstacles General of Customs and Excise in eradicating criminal acts of smuggling used clothes, and how to deal with the Directorate General of Customs and Excise in eradicating the criminal act of smuggling used clothes. The research method is Library Research. Method This is done by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theoretical books about law, legal magazines, magazines laws and also lecture materials and regulations regarding actions criminal law and Field Research, namely by conducting in the field, in this case the author directly conducted a study at the office Directorate General of Customs and Excise of North Sumatra to conduct interviews and collected some data related to the smuggling of used clothes. Legal regulations regarding criminal acts of smuggling are regulated in Minister of Finance Regulation 234/PMK.01/2015 concerning Organizational Structuring and Ministry of Finance Work Procedures, Minister of Trade Regulation no. 5 I /MOag/ Per/7/2015 concerning the prohibition on the import of used clothing, Law No.17 2006 concerning amendments to Law No.10 of 1995 concerning customs and Law no. 39 of 2007 concerning excise changes on Law no. 11 of 1995 concerning Excise. Obstacles Directorate General of Customs and Excise in eradicating criminal acts Smugglers are perpetrators of the crime of smuggling used clothes carrying out resistance efforts at the pretrial level using services legal advisors to take advantage of regulatory lapses. Society participation low impact on law enforcement efforts to combat smuggling used clothes; In terms of legal awareness, the public knows that action Smuggling used clothes is an act that is against the law. Effort management of the Directorate General of Customs and Excise in eradicating acts p1 of the funds for smuggling used clothing is improving the quality of facilities and provide operational information and customs information and increase cooperation and coordination with other law enforcement agencies.