Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)

Abstract

Konsumen tidak diperbolehkan menggunakan aliran listrik secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Listrik Negara Nomor: 088‐Z.P/DIR/2016, namun pada kenyataannya di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe masih saja terjadi pemakaian aliran listrik secara tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa saja perbuatan melawan hukum dalam penggunaan aliran listrik secara tidak sah; akibat hukum dari perbuatan melawan hukum di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe; dan mengetahui upaya hukum oleh masyarakat terhadap ganti rugi yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe jika sanksi dinilai terlalu memberatkan konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe terdapat 4 penggolongan pelanggaran dalam pemakaian aliran listrik yaitu: pelanggaran golongan I, merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya; pelanggaran golongan II, merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi; pelanggaran golongan III, merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; pelanggaran golongan IV, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Pelanggaran tersebut mengakibatkan konsumen diberi sanksi berupa: pemutusan sementara; pembongkaran rampung; pembayaran tagihan susulan; dan pembayaran biaya lainnya. Namun apabila sanksi dinilai terlalu memberatkan, maka konsumen dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan. Consumers are not allowed to use electricity illegally as regulated in the Regulation of the Directors of the State Electricity Company Number: 088-Z.P/DIR/2016, but in reality at PT. PLN (Persero) Kabanjahe Customer Service Unit still uses electricity illegally. Based on this, the author feels it is necessary to carry out research to find out what are the unlawful acts involved in illegal use of electricity; legal consequences of unlawful acts at PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe; and knowing the legal efforts taken by the community for compensation determined by PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe if the sanctions are deemed too burdensome for consumers. The author uses empirical normative juridical research methods, with descriptive analytical research characteristics. The research results show that at PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe has 4 categories of violations in the use of electricity, namely: class I violations, which are violations that affect power limits; class II violations, are violations that affect energy measurements; class III violations, are violations that affect power limits and affect energy measurements; Class IV violations are violations committed by non-customers. These violations result in consumers being given sanctions in the form of: temporary termination; demolition complete; payment of follow-up bills; and payment of other fees. However, if the sanctions are deemed too burdensome, consumers can file an appeal with the court.