Kajian Hukum Terjadinya Perdagangan Anak Sebagai Suatu Kejahatan dalam Kaitannya dengan Perlindungan Anak Ditinjau dari Aspek Iguminologis (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2011/PN.PSP-BJ)

Abstract

Pembahasan adalah tentang akibat hukum tindak pidana trafficking terhadap anak sebagai korbannya dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Fenomena peadagangan orang (trafficking), sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan beragai negara lain. Permasalahan yang diajukan adalah : apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan bagaimanakah penanggulangan kejahatan perdagangan anak dimaksud yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk membahas permasalahan di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identiflkasi yang sangat melekat dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor kemiskinan ini dapat juga dikatakan sebagai faktor ekonomi. Tindak pidana perdagangan orang dan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena seseorang baik itu anak atau wauita yang menjadi objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia maka kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancarnkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tersebut.