Penyitaan yang Dilakukan oleh Polri Selaku Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Poltabes Medan)

Abstract

Pembahasan yang dilakukan adalah sekitar mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Petugas atau aparat Polisi negara Republik Indonesia. Salah satu tugas kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Oalam pelaksanaan tugas tersebut maka hal yang sangat esensial adalah penyitaan yang dilakukan polisi atas barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian terhadap suatu tindak pidana. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauh manakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam praktek, sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan dan bagaimana kedudukan benda yang disita tersebut jika temyata penyitaan yang dilakukan beqentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil pembahasan menjelaskan pada prinsipnya suatu penyitaan itu harus terlebili dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam hal penyitaan itu dilakukan karena terpaksa atau mendesak, maka setelah itu penyidik harus segera melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang dilakukan. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angk:a penyitaan cukup tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan. Apabila benda yang disita tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, maka benda sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda tersebut dianggap berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut dimusnahkan negara. Disarankan kepada masyarakat khususnya yang tersita agar sebelum penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta surat-surat identitas dari petugas penyitaan dan yang penting meminta agar petugas menunjukkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.