Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 03/Pdt.G/2010/Pn.Kc)

Abstract

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepastian hukum yang diamanatkan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA), maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional dan solusi melalui Badan Peradilan. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah faktor - faktor yang rnenyebabkan terjadi sengketa pertanahan, Bagaimanakah proses hukum pada kasus penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Kuta Cane, dan Apa hambatan dan kendala dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Kuta Cane Metode penelitian dilakukan penulis dengan 2 cam yaitu : penelitian kepustakaan (Library resarch) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan, seperti buku-buku, kamus bahasa indonesia, serta mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan materi skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan (Field Research) yaitu analisa putusan di Pengadilan N egeri Kuta Cane Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor -faktor terjadinya sengketa pertanahan adalah persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata dan legalitas kepemilikan tanah dan menjelaskan proses hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Kuta Cane sama dengan perkara perdata lainnya yang dimulai dengan mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat - alat bukti, saksi - saksi, dan sebagainya. Semuanya harus dilakukan dan diperiksa didalam suatu sidang khusus diadakan untuk itu. Persidangan dilakukan secara terbuka kecuali ditentukan lain oleh Undang - undang. Serta hambatan dan kendala dalam ha! penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Nege1i Kuta Cane adalah tempera.men, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidakjelasan batas - batas tanah.