Peranan Polri dalam Mengurangi Pelanggaran terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas Ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Satlantas Poltabes Medan)

Abstract

Masalah lalu lintas sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana diketahui bersama mengenai pelanggaran ini Hukum Pidana telah menjangkaunya, dimana secara jelas diatur dalam Buku III KUHP. Namun dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya berbagai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas maka untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, pemerintah daerah/ kota setempat telah membuat berbagai tanda-tanda larangan (rambu-rambu lalu lintas) sebagai alat untuk membantu petugas lalu lintas untuk menertibkan lalu lintas tersebut. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Sejauhmana manfaat adanya rambu-rambu lalu lintas dalam hubungannya dengan ketertiban berlalu lintas dan bagaimana ketaatan para pemakai jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan upaya apa yang dilakukan unmk menanggulanginya. Setelah dilakukan penelitian dengan cara kepustakaan dan penelitian lapangan maka dapat diketahui : Peranan polisi dalam mengurangi pelanggaran terhadap rambu- rambu lalu lintas sangat sentral sekali, dimana dengan kebijaksanaan yang diterapkan melalui kegiatan pelanggaran terhadap rabu-rambu lalu lintas dapat dikurangi. Pelaksanaan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas digolongkan dalam suatu sistem pemeriksaan cepat sebagaimana diatur di dalam Pasal 204 KUHAP. Rambu-rambu jalan sebagai salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan, yang terdiri dari : Rambu peringatan, Rambu larangan, Rambu perintah, Rambu petunjuk. Penerapan sanksi pada pelanggaran terhadap rambu rambu lalu lintas baik itu hukuman badan maupun hukuman denda berupa TILANG ( BUKTI PELANGGARAN ) hanya merupakan sanksi dengan nilai maksimal (hasil kesepakatan antara KAPOLTABES MEDAN, KAJARI MEDAN DAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN ), sedangkan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan belum pemah diterapkan.