Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/255
Title: Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Lingkungan Universitas Sumatera Utara Antara Universitas Sumatera Utara Dengan CV. Dina Utama
Other Titles: Studi Kasus : Surat Perjanjian No. 30/UN5.1.8/PSS/SPMK/DRA/APBN/2013
Authors: Wibowo, Joko
Keywords: Perjanjian Pemborongan;Drainase
Issue Date: 2016
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Universitas Sumatera Utara (USU) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Kota Medan bila dimusim hujan sering terjadi banjir atau genangan air sampai ke badan jalan. Hal ini membuat tidak nyamannya kegiatan pembelajaran akademik di Kampus USU tersebut. Mengingat begitu banyaknya hambatan yang ditimbulkan oleh banjir, maka perlu direncanakan dengan cermat mengenai penanggulangan banjir tersebut, perlu diimbangi dengan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang fisik. Salah satu bentuk realisasi adalah pemeliharaan saluran drainase lingkungan USU. Pemeliharaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak perjanjian yang dibuat oleh USU dengan pihak swasta sebagai pemborong pekerjaan, dimana perjanjian yang diadakan ini merupakan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian yang dilakukan oleh USU dengan pihak swasta adalah merupakan perjanjian pengadaan barang/jasa. Namun, dalam hal ini penulis mengkaji perjanjian pengadaan barang/jasa mengenai konstruksi perjanjian ini umumnya disebut dengan perjanjian pemborongan. Dengan melalui metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang meneliti bahan sekunder dengan menggunakan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian yang diadakan suatu pemerintahan dan perusahaan rekanaan sesuai dan mengikuti prosedur dalam peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi acuan dalam mengkaji permasalahan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Lalu, tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan mereka yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dan bagaimana penyelesaian jika terdapat suatu perselisihan dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah para pihak mengikuti prosedur dan mematuhi peraturan yang mengatur perjanjian ini dan melakukan pekerjaan dan tanggungjawab sesuai dengan isi dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak juga dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian para pihak tidak langsung melapor ke pengadilan, namun memakai cara musyawarah dan juga menetapkan lembaga penyelesaian persengketaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemutus sengketa.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/255
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118400157_file1.pdfCover64.82 kBAdobe PDFView/Open
118400157_file2.pdfAbstract15.31 kBAdobe PDFView/Open
118400157_file3.pdfIntroduction31.1 kBAdobe PDFView/Open
118400157_file4.pdfChapter I37.12 kBAdobe PDFView/Open
118400157_file5.pdfChapter II125.38 kBAdobe PDFView/Open
118400157_file6.pdfChapter III17.58 kBAdobe PDFView/Open
118400157_file8.pdfEnclousure11.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.