Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Abstract

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusanatau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaranhukum atau perkara pidana yang ditanganinya, Dalam sistem peradilan, yang menjadi hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan olehanak merupakan salah satu bentuk keadilan yang restoratif yang dirancanguntuk menggantikan dan memperbaiki adanya ikatan antara korban serta pelaku dalam rangka harmonisasi hidup anak. Sehingga dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan hukum dan prosedur penanganan kepolisian serta penerapan diskresi di Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitianperpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atauditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahanhukum yang lain. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Polda Sumatera Utara melaksanakanberdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dengan mengutamakan upaya restorative justice dengan potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi: penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum serta mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.