Pengaruh Tax Amnesty, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Pematang Siantar

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi dampak tax amnesty, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pematang Siantar. Sampel terdiri dari 100 responden yang merupakan wajib pajak terdaftar, diambil menggunakan metode random sampling dengan tingkat signifikansi 0,05. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei, dengan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa tax amnesty dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berkontribusi dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan dan penerapan kebijakan tax amnesty yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, otoritas perpajakan perlu meningkatkan edukasi pajak dan penerapan sanksi yang lebih efektif. This study evaluates the impact of tax amnesty, understanding of tax regulations, and tax sanctions on taxpayer compliance at the KPP Pratama Pematang Siantar. The sample consists of 100 respondents who are registered taxpayers, selected using random sampling method with a significance level of 0.05. Taxpayer compliance is crucial for increasing state revenue through taxes. This research employs a quantitative approach and survey method, with data analysis conducted using multiple linear regression. The results indicate that tax amnesty and understanding of tax regulations have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions contribute with a lower level of significance. These findings highlight the importance of enhancing tax understanding and implementing effective tax amnesty policies to encourage compliance. Therefore, tax authorities need to improve tax education and enforce more effective sanctions.