Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29654
Title: Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Masalah Ketertiban dan Keamanan Dikelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan Kota
Other Titles: The Role of the Government in Addressing Public Order and Security Issues in Sudirejo II Subdistrict, Medan City District
Authors: Naibaho, Yosua Stefanus Febrian
metadata.dc.contributor.advisor: Kurniaty, Evi Yunita
Keywords: ketertiban dan keamanan;penanggulangan masalah;peran pemerintah;role of government;problem solving
Issue Date: 4-Sep-2025
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;208500007
Abstract: Peran pemerintah dan keamanannya merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Suditejo II, Kabupaten Kola, memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah ini melalui fungsi utamanya, yaitu sebagai penggerak, fasilitator, dan disinsentif. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Pitana & Gatri (2005) yang menunjukkan bahwa sebagai penggerak, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya keamanan lingkungan, termasuk partisipasi. Hal ini masih optimal karena kurangnya kesadaran atau apresiasi. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan berbagai langkah pengamanan seperti pos jaga dan patroli keamanan. Namun, masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran untuk mendukung fasilitas seperti CCTV dan penerangan jalan. Sementara itu, sebagai fasilitator, pemerintah harus membantu masyarakat, termasuk kaum muda, untuk menjaga keamanan. Keterlibatan kaum muda tidak terbatas pada larangan terhadap program-program yang sejalan dengan kepentingan kaum muda. The role of the government and its security is an important factor in creating a conducive environment for the community. The regional government, especially in the District of Suditejo II, District of Kola, has a strategic role in addressing this problem through its main functions, namely as an activator, facilitator, and disincentive. This is explained in the study of Pitana & Gatri (2005) which shows that as an activator, the government has carried out Socialization, and education about the importance of environmental security, including participation. This is still optimal due to a lack of awareness or appreciation. As a facilitator, the government provides various security measures such as guard posts and security patrols. However, it still faces obstacles in the form of limited budgets for supporting facilities such as CCTV and street lighting. Meanwhile, as a facilitator, the government must help the community, including youth, maintain security. The involvement of young people is not limited to prohibitions on programs that are in line with the interests of young people.
Description: 76 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29654
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
208500007 - Yosua Stefanus Febrian Naibaho - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV3.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
208500007 - Yosua Stefanus Febrian Naibaho - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography4.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.